sistem tata hukum indonesia (STHI)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hukum mempunyai pengertian yang beraneka ragam, dari segi macam, aspek dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya. Kebanyakan para ahli hukum mengatakan tidak mungkin menbuat suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh van apel doorn yang mengatakan bahwa hukum itu banyak seginya dan sedemikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatkannya dalam satu rumusan yang memuaskan (http://sosial-budaya.blogspot.com, 2010).
Hukum memiliki ruang lingkup dan aspek yang luas. Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, kaidah, tata hukum, petugas (hukum), keputusan penguasa, proses pemerintahan, perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur dan juga sebagai suatu jalinan nilai-nilai. Hukum juga merupakan bagian dari norma, yaitu norma hukum(http://syehaceh.wordpress.com, 2010). Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) (http://syehaceh.wordpress.com, 2010). Hukum di bagi menjadi dua yaitu, 1).Hukum Privat adalah hukum yg mengatur hubungan orang perorang. 2). Hukum Publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian Hukum?
2. Apa pengertian Hukum Pidana?
3. Bagaimana wujud kasus Tindak Pidana?
4. Bagaimana proses persidangan berlangsung?
5. Bagaimana proses pengambilan vonis atau putusan hukum?

C. Tujuan Observasi
1. Memahami Hukum.
2. Memahami Hukum Pidana.
3. Mengetahui Proses Persidangan
4. Mengetahui Proses Pengambilan Vonis atau Putusan.
5. Mengenal Kasus Tindak Pidana.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum
Hukum mempunyai pengertian yang beraneka ragam, dari segi macam, aspek dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya. Kebanyakan para ahli hukum mengatakan tidak mungkin menbuat suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Van Apel Doorn yang mengatakan bahwa hukum itu banyak seginya dan sedemikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatkannya dalam satu rumusan yang memuaskan (http://sosial-budaya.blogspot.com, 2010).
a. Pengertian Hukum Menurut para ahli:
1. Tullius Cicerco (Romawi) dala “ De Legibus” mengartikan hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
2. Hugo Grotius (Hugo de Grot) dalam “ De Jure Belli Pacis” (Hukum Perang dan Damai), 1625, megartikan hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.
3. J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH mengartikan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
4. Thomas Hobbes dalam “ Leviathan” (1651) mengartikan hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.

5. Rudolf von Jhering dalam “ Der Zweck Im Recht” (1877-1882) mengartikan hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara.
Kesimpulan yang didapatkan dari apa yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum pada asarnya adalah menghimpun dan mensistematisasi bahan-bahan dan memecahkan masalah-masalah bahan-bahan hukum dan memecahkan masalah-masalah (http://putracenter.wordpress.com, 2010).
b. Definisi hukum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997):
1. Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.
2. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.
3. Patokan (kaidah atau ketentuan).
4. Keputusan atau pertimbangan yang ditenukan oleh hakim dalm pengadilan, vonis.
Hukum ditengah-tengah masyarakat tidak hanya menjadi persoalan hukum. Hukum juga berdimensi ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga politik. Harus diakui, dengan ragam persoalan hukum yang terjadi di negri ini, wacana yang dimunculkan seharusnya bagaimana proses hukum baik peradilan, penerapan, maupun penegakan hokum lebih ditekankan menjadi pembelajaran hukum bagi warga Negara yang telah jelas menyatakan dirinya sebagai sebuah Negara hukum (http://callmeai.wordpress.com, 2010). Hukum yang diiterapkan di Indonesia yaitu:
a) Hukum Perdata adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
b) Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).
c) Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.
d) Hukum tata usaha (administrasi) Negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam “keadaan yang bergerak”. Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.
e) Hukum Adat di Indonesia adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah.

B. Pengertian Hukum Pidana
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan/siksaan. Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). Hukum Pidana nerfungsi untuk melindungi kepentingan hukum orang/masyarakat/negara dari perbuatan-perbuatan yang hendak menyerangnya, dengan cara mengancam dengan sanksi berupa pidana (=nestapa) bagi orang lain. Asas dalam hukum acara pidana ada lima macam yaitu:
1. Asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan UU.
2. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, yaitu serangkaian proses peradilan pidana (dari penyidikan sampai dengan putusan hakim) dilakukan cepat, ringkas, jujur, dan adil (pasal 50 KUHAP).
3. Asas memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya (pasal 54 KUHAP).
4. Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP).
5. Asas pembuktian, yaitu tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP), kecuali diatur lain oleh UU (http://syehaceh.wordpress.com, 2010 ).
Pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

Sistematika KUHP

C. Istilah hukum
1. Advokat
Asdokat adalah seseorang yang memegang izin ber”acara” di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman serta mempunyai wilayah untuk “beracara” di seluruh wilayah Republik Indonesia sedangkan Pengacara Praktek adalah seseorang yang memegang izin praktek / beracara berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi setempat dimana wilayah beracaranya adalah “hanya” diwilayah Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan izin praktek tersebut. Setelah UU No. 18 th 2003 berlaku maka yang berwenang untuk mengangkat seseorang menjadi Advokat adalah Organisasi Advokat.(Pengacara dan Pengacara Praktek/pokrol dst seteah UU No. 18 tahun 2003 dihapus).
2. Konsultan hukum
Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris counselor at law atau legal consultant adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Untuk di Indonesia, sejak UU nomor 18 tahun 2003 berlaku, semua istilah mengenai konsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi advokat.
3. Jaksa dan polisi
Kepolisian atau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya. Apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana, baik khusus maupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, dan apabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta keterangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi. Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa saksi-saksi dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan. Keterangan tersebut terhimpun dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang apabila dinyatakan P21 atau lengkap, akan dikirimkan ke kejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di pengadilan. Kejaksaan akan menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisa bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian, untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutan perkara. Pada tahap ini, pelaku (tersangka) telah berubah statusnya menjadi terdakwa, yang akan disidang dalam pengadilan. Apabila telah dijatuhkan putusan, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana.
4. Delik
Delik adalah perbuatan pidana yaitu segala perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana sebagai pelanggaran hukum tersebut merupakan suatu bentuk peristiwa pidana yaitu suatu kejadian yang mengandung unsur perbuatan yang dilarang oleh uandang-undang, maka pelaku perbuatan yang menimbulkan peristiwa tersebut diancam dengan hukuman. Delik terdiri dari 6 macam yaitu :
1. Delik Formal adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan benar-benar melanggar ketentuan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
2. Delik Material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari pebuatan tersebut.
3. Delik Dous adalah suatu perbuatan pidana yang secara sengaja dilakukan oleh pelaku.
4. Delik Ulpha adalah perbuatan pidana yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan, yaitu karena kealpaan atau kelalaian pelaku.
5. Delik Aduan yaitu suatu perbuatan pidana yang diketahui karena adanya pengaduan dari pihak lain.
6. Delik Politik yaitu suatu tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara.
D. Pengertian Pencurian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

1.Pengertian Pencurian
Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi (Moeljatno, 1994: 154):
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.
Di dalam KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan.
Di dalam rumusan pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil ,barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain,secara melawan hukum,sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.
Jadi di dalam KUHP tidak diterangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.
Arti tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro di dalam buku karangannya menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya (Wirjono Prodjodikoro, 1981: 13). H.A.K. Moch. Anwar mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang
dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain (Moch. Anwar H.A.K., 1994: 16).
Dari kedua pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian
Agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam pasal 362 KUHP, maka perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut. Hal itu di maksudkan agar dapat menelaah unsur-unsur dari tindak pidana tersebut sehingga dapat memenuhi rumusan delik yang ada dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur Obyektif (Sudarto, 1990: 43). Unsur-unsur tersebut antara lain:
a. Unsur subyektif :
1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk memiliki.
b. Unsur Obyektif :
1. Mengambil barang sesuatu .
2. Seluruh atau sebagian milik orang lain.
3. Secara melawan hukum.

3. Jenis-jenis tindak pidana pencurian
Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, di dalamnya juga diatur tentang kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan orang, sedangkan tindak pidana pencurian merupakan dalam kejahatan terhadap kekayaan orang. Pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II dari Pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Mengenai jenis-jenis tindak pidana pencurian dibagi menjadi 3 jenis yaitu:
A. Pencurian dalam bentuk pokok
Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi (Moeljatno, 1994: 154):
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.
Pencurian pokok adalah perbuatan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
a) Unsur-unsur Subyektif
1. Perbuatan mengambil
2. Suatu benda
3. Sifat dari benda itu haruslah:
a. Seluruhnya kepunyaan orang lain
b. Sebagian kepunyaan orang lain.
b) Unsur-unsur obyektif:
1. Dengan maksud
2. Untuk memiliki
3. Secara melawan hukum
B. Pencurian dalam bentuk ringan
Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam pasal 364 KUHP. Sedang yang dimaksud pencurian ringan adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk pokok, kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman hukumannya diperingan. Adapun bunyi pasal 364 KUHP (Moeljatno: 155) adalah sebagai berikut:
“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 KUHP, dan pasal 363 ayat 1 no 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ayat 1 no 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum karena pencurian ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.
Setelah mengetahui pasal di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari kejahatan tersebut yaitu:
a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok
b. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama sama
c. Pencurian dengan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, kunci paslu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
Perbuatan-perbuatan di atas merupakan kategori pencurian ringan asalkan:
a. Tidak dilakukan di sebuah tempat kediaman
b. Tidak dilakukan di pekarangan tertutup yang didalamnya terdapat rumah kediaman.
c. Harga barang yang dicuri tidak melebihi nilai dua puluh lima rupiah.
d. Termasuk jenis pencurian di dalam keluarga.

C. Pencurian dengan pemberatan
Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat. Pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
Ke 1 : Pencurian ternak
Ke 2 : Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau perang.
Ke 3 : Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau dikehendaki oleh orang yang berhak.
Ke 4 : Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.
Ke 5 : Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai akan kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu hal tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini diancam lebih berat yaitu dengan ancaman pidana penjara maksimum tujuh tahun. Selain ancaman hukuman yang lebih berat tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara khusus ini mempunyai beberapa jenis atau kategori keadaan tertentu yaitu sebagai berikut:

4. Bentuk-Bentuk Pencurian
1. Pencurian ternak
Dalam pasal 101 KUHP ditentukan bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah:
a. Semua binatang yang berkuku satu
Misalnya: Kuda
b. Binatang memamah biak dan babi
2. Pencurian pada waktu peristiwa tertentu
Berlakunya pasal ini atau ketentuan tentang keadaan yang telah ditentukan pada pasal 363 ayat ke-2 KUHP ini, tidak perlu barang-barang yang kena bencana atau yang diselamatkan dari bencana. Melainkan juga meliputi barang-barang yang ada di sekitarnya, oleh karena barang-barang tersebut tidak dijaga pemiliknya. Adapun alasan untuk memperberat hukuman atas tindak pidana pencurian ini ialah bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa khawatir di khalayak ramai yang memudahkan seseorang untuk melakukan pencurian, sebaliknya orang tersebut sebenarnya harus memberikan pertolongan.

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup.
Perpaduan antara waktu malam dengan rumah kediaman atau pekarangan tertutup serta, adanya unsur tanpa sepengetahuan pemilik, ini memberikan sifat yang lebih jahat dari tindak pidana pencurian. Arti pekarangan tertutup di sini tidak perlu adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, melainkan cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya. Sedangkan pengertian tanpa persetujuan yang berhak adalah harus ada kehendak yang terang menentang adanya orang di situ.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
Ketentuan dari pasal ini adalah merupakan ketentuan dari adanya penyertaan dalam tindak pidana pencurian. Di mana hal ini menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya : mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Dalam hal ini tidak perlu adanya rancangan bersama atau perundingan yang mendahului dilakukannya pencurian tersebut, tetapi cukup apabila mereka bersama-sama, dalam waktu yang sama mengambil barang-barang.
5. Pencurian dengan jalan membongkar atau merusak.
Dalam ketentuan tentang pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar atau merusak, ternyata KUHP juga telah memberikan ketentuan secara terperinci yaitu seperti yang disebutkan dalam pasal 99 dan pasal 100 KUHP yang berbunyi (Moeijatno : 47) :
Pasal 99 KUHP :
Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lobang yang memanjang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lobang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.
Pasal 100 KUHP :
Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.
Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, maka apabila orang sedang melakukan pembongkaran atau pengrusakan atau pemanjatan kemudian dia tertangkap basah, maka orang tersebut sudah dapat dianggap melakukan percobaan pencurian, oleh karena perbuatannya sudah dapat dianggap sebagai tahap permulaan pelaksanaan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada bermacam-macam pencurian dalam bentuk khusus, antara lain adalah pencurian dengan kekerasan. Adapun pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHP yang mempunyai empat ayat dimana akan penyusun pokokkan pada ayat 1 dari pasal 365 KUHP.
Adapun bunyi dari pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut (Moeljatno : 155) :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencarian atau dalam hal tertangkap tangan untuk meniungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang-barang yang.dicurinya.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
Ke-2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Ke-3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.
Ke-4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

BAB III
HASIL OBSERVASI

A. Data Kasus Pidana
Hasil observasi yang penulis laksanakan di pengadilan negeri Ungaran adalah kasus tentang pencurian. Data yang penulis peroleh dari observasi tersebut adalah sebagai berikut :
Hari/Tanggal : kamis 18 maret 2010
Nama Terdakwa : Bambang Sunaryo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
No. Perkara : PDM-18/0.3.42/EP 1/02/2010
Tempat tinggal :Ds.Pomosan RT 01 RW 02, Kmpul Reo Agomulyo kota Saatiga
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD
B. Kronologi Peristiwa
Peristiwa pencurian terjadi pada 19 desember 2009. menurut beberapa saksi kejadian berlangsung sekutar pukul 03.20 WIB bertempat di desa kadipuro RT 01 RW 06 kelurahan bener kecamatan tengaran. keterangan dari saksi korban, bambang sunaryo selaku terdakwa berhasil mencuri sebuah gas LPG 3kg, dan seekor ayam jago.
Barang bukti:
1. gas LPG 3kg
2. ayam jago
3. karug lastik (bagor)
4. sepeda ontel
terdakwa diancam pasal 363 ayat 1 k-3 KUHP tentang pencurian
saksi saksi
 Suparman bin Suwarto
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan atau menerima
 Sujiyatno yusman
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan atau menerima
 Mujiani Bin Maskan
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan atau menerima
C. Surat Dakwaan
Surat dakwaan
No-Rek perkara:PDM-18/0.3.42/EP 1/02/2010
1. identitas terdakwa
Nama Terdakwa : Bambang Sunaryo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
No. Perkara : PDM-18/0.3.42/EP 1/02/2010
Tempat tinggal :Ds.Pomosan RT 01 RW 02, Kmpul Reo Agomulyo kota Saatiga
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD
2. penahanan
• penyidik polri:rutan tanggal 23-12-2009 – 11-01-2010
• perpanjangan oleh penuntut umum tanggal 12-01-2010 – 20-02-2010
• penuntut umum- Rutan tanggal 05-02-2010 sampai dengan dilimpahkan kepengadilan negeri semarang

B. Proses Persidangan
Pada hari Rabu tanggal 24 Maret pukul 11.00 WIB dilaksanakan Sidang Putusan di Pengadilan Negeri Ungaran atas Kasus Tindak Pidana perjudian dengan data sebagai berikut :
No. Perkara : PDM-18/0.3.42/EP 1/02/2010
Nama Terdakwa : Bambang Sunaryo
Jenis Kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia

Susunan Persidangan kasus tersebut adalah sebagai berikut:
Nama Hakim I : Zainuri .SH.

Nama Hakim II : Emaniel ari B. SH.

Nama Hakim III : Aris gunawan .SH.

Panitera Pengganti :Budi setiawan. SH.

Jaksa Penuntut Umum : Judith sukmaningtyas, SH
Sidang perkara tersebut berjalan dengan kronologi sebagai berikut :
1. Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduk
2. Panitera memasuki ruang sidang dan mempersiapkan berkas persidangan
3. Jaksa Penuntut Umum memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduk
4. Terdakwa memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduk
5. Hakim ketua membuka sidang perkara
6. Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa tentang keadaan dan kesiapan untuk mengikuti sidang
7. Jaksa membacakan tuntutan dan kemudian menyerahkan berkas perkara kepada hakim ketua.
8. Hakim ketua mengajukan pertanyaan kepada terdakwa berkenaan dengan tuntutan jaksa
9. Hakim membacakan pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa dan tuntutan hukuman yang akan diberikan
10. Hakim menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan keringanan hukuman
11. Terdakwa mengajukan keringanan dan Hakim menyatakan akan merundingkanya.
12. Hakim menyampaikan bahwa sidang ditunda sampai hari kamis 25 maret 2010 untuk menindak lanjuti sidang berikutnya.
13. Hakim menutup sidang perkara
14. Hakim meninggalkan ruang sidang di ikuti oleh panitera, jaksa dan terdakwa.
15. Proses sidang perkara selesai.

C. Pelanggaran Pasal dalam KUHP dan Tuntutan Sidang
Pengadilan Negeri Ungaran meriksa dan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan tuntutan sebagai berikut terdakwa:

Nama : Bambang Sunaryo
Tempat/Tgl. Lahir : semarang 25 desember 1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat :Ds. romosan. RT 01 RW 02 Kel Kumpul Rejo Kec.
Argomulyo Kota Salatiga
Agama :Islam
Pekerjaan : Buruh

Analisa yuridis
Berdasrkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu sebagai mana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dengan unsur sebagai berikut:
Hal yang memberatkan
1. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
3. terdakwa sudah pernah dihukum
hal yang meringankan
1. bersikap sopan dalam sidang
2. terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya serta tidak akan mengulanginya lagi
Surat tuntutan
Surat tuntutan

No-Rek perkara:PDM-18/0.3.42/EP 1/02/2010
Nama : Bambang Sunaryo
Tempat/Tgl. Lahir : semarang 25 desember 1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat :Ds. romosan. RT 01 RW 02 Kel Kumpul Rejo Kec.
Argomulyo Kota Salatiga
Agama :Islam
Pekerjaan : Buruh
Berdasarkan surat penetapan majelis hakim pada pengadilan negeri semarang No 53/Pen.Did/2009/PN.Ung tgl 19 feb 2010 (acara pemeriksaan biasa) sesuai dengan pelimpahan perkara pada tanggal 17 februari 2010, No B-27/0.3.42/EP 1/02/2010

Menuntut
supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang di Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ……
1. menyatakan terdakwa bambang sunaryo bin muhlan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidana ”pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363bayat 1 ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan kami
2. menjatuhkan pidana terhadap bambang sunaryo bin muhlan dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintah terdakw tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti LPG, AYAM JAGO, dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi korban suparman bin suwarto (sedangkan 1 buah karung plastik atau bagor dan 1 buah sepeda ontel dirampas untuk dimusnahkan).
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000;00

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) (http://syehaceh.wordpress.com, 2010).
Hukum ditengah-tengah masyarakat tidak hanya menjadi persoalan hukum. Hukum juga berdimensi ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga politik. Harus diakui, dengan ragam persoalan hukum yang terjadi di negri ini, wacana yang dimunculkan seharusnya bagaimana proses hukum baik peradilan, penerapan, maupun penegakan hukum lebih ditekankan menjadi pembelajaran hukum bagi warga Negara yang telah jelas menyatakan dirinya sebagai sebuah Negara hukum.
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan/siksaan. Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materi.

B. Saran

Hukum memiliki pengertian yang beragam karena memiliki ruang lingkup dan aspek yang luas. Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, kaedah, tata hukum, petugas (hukum), keputusan penguasa, proses pemerintahan, perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur dan juga sebagai suatu jalinan nilai-nilai. Hukum juga merupakan bagian dari norma, yaitu norma hukum.
Ada hubungan yang sangat dekat antara hukum dan norma. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Indonesia juga dianggap sebagai sistem norma yang berlaku di Indonesia yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

DAFTAR REFERENSI

http://sosial-budaya.blogspot.com, 2010.
http://syehaceh.wordpress.com, 2010.
http://putracenter.wordpress.com, 2010.
http://callmeai.wordpress.com, 2010.
Moeljatno, F. 1992. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.